…dan semua ketakutan yang ada…

sejarah politik jepang

BAB I

PENYATUAN “UJI” DAN PEMBENTUKAN

AMENOSHITA-SHIROSHIMESU-SUMERAMIKOTO”

JODAI ATAU PERIODE KUNO,

YAITU MULAI TAHUN 250 SM SAMPAI 603 M

Sistem hukum Jepang dalam periode kuno dicirikan oleh hubungannya yang sangat erat dengan agama. Periode pertama yaitu dari abad kedua atau ketiga sebelum masehi sampai kira-kira abad kedua masehi bertepatan dengan tumbuh suburnya kebudayaan Yayoi. Pada bagian pertengahan periode kuno, yaitu antara abad ketiga dan keempat, penguasa keagamaan metupakan dasar kekuatan politik yang digunakan para kaisar dalam menyatukan berbagai kelompok keluargaan yang otonomi. Pada bagian akhir yaitu pada abad kelima dan keenam, secara berlahan-lahan agama kehilangan kekuasaannya dalam politik dan masyarakat, kemudian digantikan oleh penguasa sekular (duniawi) yang menjadi dasar kekuasaan politik.

  1. Penyatuan oleh Ratu Himiko dan Kaisar Sujin Mulai Tahun 250 sM sampai Abad Kedua Masehi

  1. Penyatuan oleh Ratu Himiko

Sampai abad kedua atau ketiga sebelum masehi orang zaman Neolitikum di Jepang menggunakan alat-alat dari batu dan tembikar jenis Jomon.Kemudian datang jaman perunggu dari Asia pada jaman ini ditemukan juga tembikar jenis Yayoi di Kyushu. Yayoi berkembang dibawah pengaruh Korea dan lambat laun tersebar ke Timur sehingga pada akhirya tembikar menggantikan barang pecah-belah Jomon sebagai perabot rumah tangga sehari-hari. Orang-orang yang tinggal didaerah yang tinggi dan kering turun kedaerah rendah dan basah untuk mengolah tanah endapan untuk menyesuaikan diri, mereka mempunyai kelompok–kelompok pertalian darah yang disebut Uji. Pemerintahan sebuah Uji atau suatu Federasi atau gabungan kecil beberapa uji disebut Kuni atau negeri bagian.

Masuknya kebudayaan perunggu menimbulkan konformasi yang nyata antara lingkungan pengaruh budaya-agama yang berbeda. Berpusat di Kyushu bagian utara dicirikan pemakaian pedang atau Halberd (yaitu senjata yang digunakan pada jaman perang), di daerah Kinai (Nara-Kyoto) menggunakan Dotako (benda perunggu berbentuk bel/lonceng).

Menurut Wei-chih Wojen-ch’uan ada yang disebut negara Wa yang ibu kotanya di Yamatai. Untuk mencapai negara itu dari Kyusu orang harus menempuh lima ribu li jalur pelayaran jalan satu-satunya melalui lalu lintas laut pedalaman (Seto Naikai). Dengan kesimpulan daerah tersebut kini disebut wilayah Nara.

Dalam bahasa Jepang kuno kaisar disebut suberagi atau suberogi, artinya “raja yang menyatukan” (Suburu kimi). Suatu negara yang dipersatukan seperti itu disebut (Togo kokka), karena Yamatai terdiri dari beberapa kelompok uji (ujizoku) patutlah disebut sebuah “bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok uji yang dipersatukan” (ujizoku teki togo kokka).

Secara teotistis masyarakat kuno berada di bawah kekuasaan dewa-dewa. Karena kehendak dewa-dewa itu mutlak, maka orang yang dipakai untuk meneruskan kehendak dewa tersebut yaitu untuk menguasai para anggota uji dan budak-budak, hanya pemimpin Uji yang mempunyai hak untuk memuji (matsuru) dan menyampaikan (noru) kehendak dewa. Dewa pengawal pelindung uji disebut ujigami. Di dalam Wei-chih Wojen-ch’uan bahwa “Himiko benar-benar mengetahui dunia halus dan dapat mempesonakan orang-orang”. Pemerintahan wanita bukanlah suatu hal yang tidak biasa pada zaman kuno, kenyataan bahwa “Ameterasu-omikami”, nenek moyang keluarga kerajaan adalah sesungguhnya seorang dewi. Matsuri (pemujaan) sebenarnya “melayani dewi-dewi dan mengetahui kehendak mereka.

Terdapat dua istilah yang dapat menunjukkan “menguasai” pada zaman Kuno, yaitu, Shiru yang dimaksudkan untuk menyatakan pengawasan yang diselenggarakan oleh anggota uji kepada kekuasaan agama mereka, yang kedua adalah suburu yaitu suatu cara uji untuk menguasai uji yang lain.

Dalam pemerintahan Himiko, kekuasaan untuk memerintah dipegang oleh saudara laki-lakinya. Situasi Himiko ini sebenarnya tidaklah unik, bahkan mencerminkan kebiasaan umum pada kalangan pemimpin uji, kebiasaan ini merupakan suatu tradisi bahwa kaisar Jepang tidak langsung melaksanakan tugas kepemerintahan.

  1. Penyatuan oleh Kaisar Sujin

Hamiko wafat pada pertengahan abad ketiga, kemudian digantikan oleh seorang wanita suku Chan bernama Toyo. Yamatai mencapai kedudukan yang unggul di antara negeri yang lain. Setelah runtuhnya dinasti Han ketiga negara yaitu Wei, Wu, Shu saling bersengketa untuk menguasai kawasan-kawasan. Akhirnya pengaruh yamatai berkurang dibawah Toyo. Tak lama kemudian Yamatai diserang dari kekuasaan dari Utara Kyusu dalam buku sejarah Jepang yaitu Nihonshoki dan Kojiki disusun dalam abad kedelapan, penguasa ini dikenal sedagai Sujin Kaisar Jepang yang kesepuluh.

Menurut Nihon Shoki dan kojiki kaisar pertama bernama Jinmu; Ia lah yang mengirim suatu ekpedisi dari kyushu ketimur dan naik tahta pada tahun 660 SM. Tidaklah diragukan bahwa memang terjadi ekspedisi itu dipimpin oleh Sujin bukan Jinmun. Sebenarnya Sijun itu adalah kaisar pertama.

Toyosuki-iri-hime-no-mikoto”,yang dikatakan sebagai anak perempuan Sujin sebenarnmya adalah Toyo yang kalah. “Yamato-totohi-momoso-hime-no-mikoto”, yang dikatakan sebagai bibi kaisar adalah sangat mungkin Himiko yang telah wafat.. Bagaimanapun juga Sujin menyimpan cermin suci milik keluarga kerajaan yang merupakan salah satu dari tiga harta pusaka kerajaan.

Orang beranggapan pendekatan Sujin kekerajaan ditiru oleh tiap kaisar baru. Anak kaisar yang kesebelas (Kaisar Suinin) yaitu “Yamato-hime-no-mikoto”, membawa cermin kudus melalui”Omi”dan “Mino” ketepi sungai Isuzu di Ise. dan disitulah cermin itu disimpan selama-lamanya.

  1. Pembentukan“Amenoshita-Shiroshimesu-Sumerami-Koto” Pertengahan Periode Kuno, Abad Ketiga, dan Keempat

  1. Amenoshita-Shiroshimesu-Sumeramikoto”

Karena takhta berpindah dari Kyushu bagian utara ke Yamato, maka daerah San’yo antara kedua titik ini ditaklukan oleh Kibitsuhikono-mikoto atas perintah kaisar Sujin. Dapat dikatakan secara pasti bahwa Jepang pernah menyerang Korea dalam beberapa peristiwa sekitar tahun 400 M. Bagaimanapun juga, dari segi perkembangan politik bahwa dalam waktu seratus tahun sesudah pemerintahan Kaisar Sujin, para penguasa Jepang memperoleh kekuatan keuangan maupun militer untuk mengirim bala tentara melalui laut.

Mungkin dari waktu inilah kaisar mula-mula disebut “Orang yang mempunyai restu dewa untuk mempersatukan dunia” (amenoshita-shiroshimesu-sumeranikoto). Sesungguhnya, keagungan tahta kerajaan dapat dengan mudah diperkirakan dari proporsi syair kepahlawanan (epos) pada makam Nintoku di pemakaman Takatsuka suatu gundukan tanah makam yang terbesar di dunia.

  1. Uji

Sangat sedikit yang kita ketahui tentang organisasi uji, uji ialah sebuah kelompok yang dipimpin oleh uji-no-kami. Selama ini lambang-lambang yang menunjukan kekuasaan kepala suku ialah cermin, pedang dan batu permata. Peranan historis agama sebagai dasar kekuasaan politik yang sekular jelas sekali.

  1. Hukum Pidana

Istilah untuk “kejahatan” menurut perbendaharaan waktu itu ialah tsumi, yang dikatakan mempunyai konotasi “bersembunyi” atau “penyembunyian” (tsutsumi kakusu). Kejahatan diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa tidak senang oleh dewa-dewi, sehingga diperlukan sembunyi. Hukuman yang dijatuhkan kebanyakan adalah prosesi yang sifatnya mensucikan diri dari dosa dengan berbagai ritul yang disertai doa-doa.

  1. Negara yang Berdasarkan “Uji” dan “Kabane” Permulaan Abad Kelima sampai Tahun 603 M.

    1. Perubahan-perubahan dalam Bentuk Kekuasaan Kerajaan

Sekitar abad ke empat, terjadi hubungan antara Jepang dan daratan Cina yaitu Korea, sehingga ajaran konfusianisme menjadi dikenal di Jepang.

Dalam hukum pidana pengaruh-pengaruh baru menyebabkan bahwa konsep Cina tentang kejahatan dan hukuman sekular lambat laun diterima, dan dalam masa ini sering terjadi bahwa baik Harae (“penyesucian diri”) maupun penghukuman secara sekular diperlakukan bagi kejahatan yang sama. Dengan majunya sekularisasi maka istilah matsurisogo tidak lagi diartikan perbuatan kaisar melayani para dewa, melainkan berubah sehingga menggambarkan fungsi para pejabat sebagai abdi kaisar dalam memerintah negeri.

Dalam pemerintahan kerajaan terdapat beraneka ragam jabatan resmi (Tsukasa). Tiga pos yang biasanya di duduki oleh para pejabat pemerintah pusat ialah Omi, Muraji, dan Tomo-No-Miyatsuko. Kabane (gelar yang diwariskan secra turun temurun) hanya merupakan klasifikasi para pemegang untuk menduduki jabatan mereka tidak optimis menerima pengangkatan.

Didalam era ini, ada dua kelas di bawah uji yaitu Kakabe dan Nuhi. Kakabe ialah kelas para buruh yang diciptakan dan dimiliki oleh para kepala suku uji,dan berfungsi membuat tanah kepala suku, dan Nuhi ialah bawahan yaitu organisasi ranting uji dan mereka dapat diperdagangkan kepada orang lain.

Sumber pendapatan istana berasal dari dua macam,yaitu pajak atas hasil pertanian dan pajak edachi, selain dari pada itu Tachikara yang mirip dengan pajak atas harta benda yang disebut So, pajak ini tidak secara langsung dipungut kepada wilayah-wilayah yang diakui oleh uji.

Kaisar mempunyai peranan inti dalam hubungan Jepang dengan negara – negara lain serta mengabsahkan penggunaan kekuasaan politik di dalam suatu negeri oleh suatu atau satu dari kekuasaan di dalam negeri oleh kelompok-kelompok yang bersaing.

    1. Wilayah – Wilayah Langsung Di Bawah Kaisar

Tanah dikelompokkan menurut status, apakah langsung dibawah kaisar ataukah di bawah perintah kepala suku uji. Kaisar mengangkat gubernur, yang disebut Kuni-no-miyatsuko, di daerah-daerah yang langsung diperintah oleh kaisar, sering terjadi bahwa kepala suku setempat ditunjuk untuk menduduki jabatan ini setelah ia mengakui wewenang kaisar atas dirinya. Kuni-no-miyatsuko mewarisi beberapa dari ciri keagamaan yang berasal dari kedudukan kepala suku uji yang terdahulu.

Istilah Kuni dipergunakan bukan saja dipergunakan untuk tanah-tanah uji tapi juga kawasan administratif yang lebih rendah dalam kuasa kaisar itu sendiri.

Didalam kuni satuan yang lebih kecil disebut kori, yang diperintah pejabat yang disebut inagi, satuan lainnya lagi disebut agata, yang mula-mula diartikan sebagai tanah yag dimiliki oleh istana dan diawasi oleh pejabat- pejabat yang Agata-Nushi.

    1. Beberapa Fungsi “Kabane” dan “Uji”

Pada mulanya sistem Kabane meruopakan istilah menghormat secara pribadi oleh para anggota uji terhadap kepala – kepala suku mereka. Kemudian hari istana menggunakan istilah itu semacam gelar yang menyatakan jabatan-jabatan para kepala suku itu masing-masing di dalam pemerintahan kekaisaran.

Sementara itu, wewenang dewa pelindung (ijigami) disetiap-tiap uji menjadi tergantung kepada kaisar. Uji dinilai menurut ukuran apakah uji memenuhi kewajiban (waja) terhadap istana, sementara kewajiban uji nakatomi dan inbe ialah melaksanakan upacara keagamaan di istana.

BAB II

PEMBARUAN “TAIKA” DAN PEMBENTUKAN NEGARA “RITSURYO”

Josei”, Atau Periode Purba Tahun 603-967 M

Sistem ritsuryo diperkenalkan kepada Jepang dari Cina selama periode purba (tahunj 603-967 M). ritsu dan ryo ialah kitab undang-undang. Tumbangnya sistem ritsuryo dibarengi oleh pemulihan kembali tradisi asli yang berlaku pada periode kuno.

    1. Pembaruan “Taika” (603-702)

  1. Pemerintahan Baru di Bawah Pangeran Shotoku

Pada akhir periode purba, para pemimpin shi (uji) Soga memiliki kekuasaan yang amat membengkak sehingga mereka membunuh kaisar Sushun. Kemudian kaisar wanita Suiko, naik tahta menggantikan Sushun. Pada tahun berikutnya (593), ia menunjuk kemenakan laki-lakinya yaitu pangeran Umayado (yang kemudian disebut Pangeran Shotoku) sebagai putera mahkota dan dipercayakan kepadanya pangendalian pemerintahan.

Dalam bulan kedua belas tahun 603, dinyatakan berlaku suatu sistem kepangkatan pejabat istana yang terdiri dari dua belas jenjang. Sejak waktu itu syarat utama yang perlu dipenuhi untuk menduduki jabatan-jabatan resmi diistana ialah kanabe, yang diperoleh secara warisan. Akan tetapi menurut sistem baru ini, pangkat diberikan dengan mempertimbangankan jasa dan kemampuan penerima, bukan terutama karena silsilahnya, wajar bila pewaris sistem kanabe sangat menentang sistem baru ini dan masalahnya baru dapat diselesaikan setelah disahkan nya kitab Undang-Undang Taiho satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 701, yang memperkuat keunggulan sisitem kepangkatan istana. Pada tahun 604, pangeran shotoku mengumumkan suatu konstitusi yang terdirti dari tujuh belas pasal yang sebagian disusun untuk memperkuat hal yang sama.

  1. Pembaruan “Taika”

Setelah pangeran shotoku wafat, keluarga Soga memegang kekuasaan tanpa batas dan bertindak seakan-akan merekalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dan timbullah gerakan-gerakan untuk menghancurkan keluarga Soga. Akhirnya pada bulan keenam tahun 645, Pangeran Naka no Oe, Pangeran Nakatomi no Kamatari, dan lain-lainnya berhasil mendobrak kekuasaan Soga.

Untuk menghalangi invasi dari T’ang (Cina) dan Silla (Korea) maka dijalankan pembaruan Taika yang polanya berasal dari sistem ritsuryo T’ang. Pembaruan dimulai dengan menyita semua tanah dan pengikut-pengikut yang secara resmi berada di bawah kuasa kepala uji. Dalam Pemerintahan oleh Putera Mahkota, pangeran Shotoku memegang tampuk pemerintahan sebagai putera mahkota (kota-isi) bersama dengan menteri utama, yaitu Soga no Umako.

  1. Omi ryo” dan Tenmu ryo

Kitab undang-undang yang disusun dibawah pemerintahan Kaisar Tenji disebut Omi ryo. Omi ryo secara keseluruhan dipandang terlalu konservatif. Kaisar Tenmu yang kemudian naik tahta bertentangan keinginan Kaisar Tenji, sangat berhasrat mengusahakan tersediaanya orang-orang yang mampu berpikir dan bertindak, dan untuk itu disusunnya sebuah kitab undang-undang yang dikenal dengan Tenmu ryo.

    1. Nara, Negara Kesatuan “Ritsuryo” yang Berpusat pada Kaisar; Era Nara, Tahun 702-810

  1. Kaisar

Model moralitas kerajaan yang dipakai oleh para kaisar Jepang yang memakai sistem birokrasi pola Cina juga berasal dari Cina. Kitab undang-undang itu meminjam istilah Cina untuk kaisar (kotei) untuk menunjuk kuasa – daulat Jepang (tenno) menandakan bahwa konsep Tenno telah berkembang untuk menunjuk pada kuasa daulat dispotik pola Cina, yang menangani sendiri masalah-masalah kenegaraan. Sebuah ibukota didirikan di Nara, yang meniru model ibukota kerajaan T’ang yang bernama Chang-an.

  1. Ritsuryo Kyakushiki”

Dengan berubahnya keadaan dan kebutuhan sosial, dianggap perlu mengadakan perubahan lebih lanjut terhadap ritsu dan ryo. Perubahan ritsu dan ryo itu dinamakan kyaku sedangkan peraturan-peraturan tambahan mengenai penerapan undang-undang diklarifikasikan sebagai Shiki. Dipercaya bahwa gabungan antara ritsuryo dan kyakushiki dapat mengatur semua masalah kenegaraan yang paenting-penting.

  1. sistem “Daijokan”

sistem ryo menetapkan suatu pemerintahan pusat yang terdiri dari dua jawatan (daijokan ­dan jingikan) . daijokan adalah sebutan untuk kantor pusat pemerintahan. Daijokan mempunyai dua orang pejabat utama , yaitu sadaijin (menteri kiri) dan udaijin (menteri kanan).. menteri daijokan tertinggi ialah daijodaijin jabatan ini jarang terisi.

Meskipun pemerintahan gaya ritsuryo menghapuskan sistem kabane, dan secara teoritis membuka jalan bagi kemajuan orang-orang yang mempunyai kemampuan melalui sistem kepangkatan istana dan ujian negara, pembaruan-pembaruan makin dihambat.

  1. Sistem Administrasi Daerah

Negeri dibagi atas tiga macam satuan administratif yaitu, kuni, kori dan sato. yang masing-masing dipimpin oleh Kokushi, gunji dan richo. Didalam golongan kokushi ada empat katagori yaitu : kami, suke, jo, dan sakau.

Gunji merupakan yang terpenting dari kalangan kokushi, mereka menjalankan kekuasaan administrasi dan pengadilan pada tingkat gun. Gunji ditunjuk dari antara keluarga-keluarga gun terkemuka. Gunji menduduki jabatan seumur hidup. Satuan gun terbentuk dari sato atau iri yang masing-masing terdiri dari 50 rumah tangga.

Sistem administratif standard tidak dapat diterapkan di ibukota, yang sudah memiliki sendiri suatu sisitem yang unik sejak pembaruan Taika. Kota terbagi menjadi kota bagian kiri dan kanan oleh sebuah jalan yang terbentang dari utara keselatan.

  1. Pembagian Kembali Tanah Dan Perpajakan

    1. undang-undang pembagian kembali tanah dan pendaftaran rumah tangga.

Sasaran undang-undang pembagian kembali ialah memperbaiki suasana buruk masayarakat dengan jalan membolehkan orang-orang biasa memiliki tanah dan dengan demikian menjamin mereka dapat menikmati suatu tingkat kehidupan yang minimum.b Luas tanah yang dibagian ialah dua Tan (± 6/10 are) bagi pria dan dua pertiga jatah pria untuk kaum wanita.

    1. perpajakan

menurut sistem ryo, ditetapkan tiga pajak asal T’ang. So ialah pajak hasil, yaitu pajak tanaman yang dipanen dari tanah yang ditetapkan sebagai wajar pajak (yusiden). Pajak ini berjumlah ± 3% dari panen padi.

Dua pajak lainnya yaitu cho dan yo, dikenal sebagai pajak kerja bakti, (kayaku). Cho ialah pajak atas jenis dan atas jasa, yaitu atas produk-produk daerah kecuali padi, dan biaya serta upaya utnuk menyerahkan pembayaran dalam bentuk barang termasuk pajak ini.

Pajak yo asal mulanya ialah pajak atas kerja-diwajibkan 10 hari kerja-tetapi kemudian kerja ini diganti dengan produk karya. Dikirim keibukota untuk pembiyaan pemerintahan pusat.

  1. Sistem Pengadilan dan Hukum Pidana

    1. Sistem Pengadilan

Sidang pengadilan diadakan selama lima bulan antara masa panen dan masa tanam, dan orang hanya boleh melakukan pengaduan pada masa ini.

    1. hukum pidana

hal yang paling utama dalam ritsu ialah menghukum para penjahat demi kebaaikan serta merehabilitasi mereka sedemikian sehingga tidak melakukan kejahatan lagi. Hukuman juga menakuti masyarakat agar tidak berbuat buruk.

    1. Pemerintahan Oleh Para Penasihat Kaisar Sampai Pertengahan Era Heian, Tahun 810-967

  1. Kemunduran Sistem “daijokan”

Sistem daijokan runtuh selama masa Heian, era ini dimulai tahun 794, ketika kaisar Kanmu mendirikan ibukota baru di Kyoto an berlangsung sampai tahun 1185, saat berdirinya bakufu Kamakura.

  1. Pertumbuhan Pemilikan Tanah Secara Besar-Besaran

Meskipun sistem pembagian tanah terus dilakukan tiap enam tahun sekali, Sistem ini gagal karena persediaan tanah tidaklah baik. Pada akhir pertengahan abad ke 10, sistem pembagian tanah ini dihentikan.

Sejak tahun 723 pemerintah mulai memberikan izin sejauh ada fasilitas pengairan baru kepada mereka yang mengajukan permohonan memperoleh kembali tanah untuk menguasai tanah-tanah yang mereka inginkan secara pribadi selama tiga generasi, tidak termasuk masa hidup mereka asal saja menggunakan sistem pengairan yang sudah ada. Ini mengindikasikan bahwa akan diakuinya tanah-tanah warisan yang dimiliki masyarakat.

Bab III

PERTUMBUHAN “SHOEN”, “BAKUFU”,

DAN FEODALISME “SHOEN” “CHUSEI”

ATAU ZAMAN PERTENGAHAN 967 – 1467

Hak yang tumbuh dari kepemilikan tanah yang kebal dari campur tangan kaisar kini bergabung dengan hak-hak dalam hukum publik dalam suatu perkembangan yang menuju terbentuknya suatu lembaga baru yang disebut shoen. Suatu kelas baru yang dinamakan bushi (kelas prajurit) juga muncul.

Pada akhirnya kelas bushi berhasil menguasai tanah-tanah yang memulai pembentukan pemerintahan militer atau bakufu , pembentukan bafuku ini menandai dimulainya feodalisme.

      1. SISTEM POLITIK “KUGE” PERTENGAHAN KEDUA ERA HEIAN, TAHUN 967 – 1185

Pada akhir era heian, para pejabat istana dikenal dengan sebutan “kuge”. Oleh karena itu istana menjadi pusat pusat kekusaan, era ini disebut sistem politik kuge

  1. sistem sekkan

sistem sekka bisa di artikan sebagai sistem perwalian, ini menjadi kebiasaan apabila kaisai belum dewasa, maka kekuasaannya akan diwakilkan kepada seorang sesho (wali).

  1. Sistem Insei

Insei menunjuk kepada jenis pengendalian politik yang menggantikan sistem sekkan. Hal ini berarti kekuasaan beralih kepada kaisar yang sudah turun tahta. Tujuannya ialah melestarikan hak-hak kaisar, menggunakan wewenang kaisar, dan meningkatkan wibawa kaisar yang sudah turun tahta.

  1. Tatanan Politik Kuge-Buke

Selama kaisar Go-shirakawa tidak lagi berkuasa, pemerintahan politik digantikan oleh hegemoni gabungan para bangsawan istana (kuge) dan keluarga militer (Buke).

  1. Pertumbuhan “shoen

Shoen yang bebas pajak untuk pertama kalinya muncul pada masa akhir masa Nara. Shoen milik pribadi memperoleh kekuasaan dan menjadi suatu lambang penjalinan wewenang perorangan dan kekuasaan sipil.

  1. Mundulnya “bushi”

Bushi ialah kelas militer yang muncul ketika memanfaatkan kemunduran pemerintahan pusat dan kekacauan dalam pemerintahan di daerah.

BAB IV

DARI FEODALISME TERPECAH (ERA “SENGOKU”)

SAMPAI FEODALISME KESATUAN (ERA “EDO”

Kinse”, Atau Awal Masa Modern 1467 – 1858

Era sengoku dicirikan dengan munculnya tokoh yang disebut daimyo, yang kuat dan tidak tergantung dengan siapapun.

Pada era sengoku, anggota kaum militer kamakura tunduk kepada panglima prajurit, hanya secara tidak langsung, yaitu melalui kepala cabang rumahnya. Akan tetapi pada era sengoku, kekuatan hubungan turun-temurunantara pemimpin rumah utama dan rumah cabang telah sangat dirugikan oleh tumbuhnya hak-hak anak sulung. Oleh karena itulah penguasa mendesak seluruh pimpinan-pimpinan rumah utama, agar secara langsung bertanggung jawab atas ditaatinya perintah-perintahnya.

Suatu manifestasi yang unik jasa militer dalam hubungan antar kaum militer pada masa sengoku ialah munculnya jindai atau bandai (para pengawal kashin/pembantu-pembantu utama yang belum dewasa). Tugas utamanya ialah memenuhi dinas militer dalam lingkungan tanggung jawab mereka dan tidak sekedar melayani kepentingan-kepentingan kashin.

Menjelang akhir era sengoku, shoen hampir seluruhnya hancur dan sebagai gantinya, muncullah desa-desa.

Organisasi propinsi-propinsi daimyo beraneka ragam menurut daerahnya tetapi umumnya, walaupun dalam masa damai, mencerminkan suatu sistem kesiapsiagaan militer untuk perang. Wewenang hukum, seperti wewenang politik dipencarkan selama era sengoku, dan tiap daerah-daerah kekuasaan yang sudah otonom mempunyai hukum sendiri.

BAB V

KONSTITUSIONALISME MONARKI

Kindai, atau Masa Modern 1858-1945

Masa ini dimana hukum eropa yang berdasarkan konsep hak-hak perorangan mulai dikenal dan diterapkan di jepang. Hukum pemerintahan meiji yang baru sangat dipengaruhi oleh teori hukum eropa, khusunya doktin liberal Prancis tentang hak-hak rakyat. Meiji juga terobsesi untuk memulihkan hukum-hukum kuno jepang.

Tahun 1881-1931 hukum gaya kuno lenyap digantikan oleh hukum modern, khusunya hukum pidana berdasarkan asumsi bahwa kejahatan dan hukuman harus dibatasi oleh ruang lingkup penetapan hukum secara pasti.

Undang-Undang Dasar Meiji disahkan pada tahuh 1889 dan Parlemen Kekaisaran bersidang untuk pertama kalinya dalam tahun 1890. pada tahun 1899 dibuatlah perjanjian internasional dengan negara-negara Barat, yang menempatkan Jepang sejajar dengan negara-negara Barat. Era ini dicirikan dengan tumbuhnya kapilatalisme dan tersebar luasnya faham demokrasi.

Pada tahun 1931 terjadilah apa yang dikenal inseden Manchuria, dimana jepang dan cina terlibat pertempuran. Dalam kurun waktu 1931-1945 jepang mengalami masa darurat yang berkepanjangan

Kekalahan jepang dalam perang dunia II, mengakhiri militerisme dan fasisme Jepang, disusul dengan pendemokrasian oleh pendudukan sekutu, baik di bidanh politik, ekonomi maupun sosial. Sebagai simbol demokrasi, muncullah Undang-Undang Dasar Negara Jepang tahun 1947. sejak itu, mulailah berlaku institusi politik modern Amerika.

Kabinet-kabinet partai politik, terutama Partai Liberal Demokrat yang terbentuk tahun 1955, merupakan tulang punggung pelaksaan mekanisme demokrasi sistem parlementer. Pertarungan partai-partai yang ada di jepang merupakan bukti nyata terjadinya demokrasi di jepang.

Pertumbuhan ekonomi jepang yang sangat tinggi sejak tahun 1950-an, adalah sebagai akibat sampingan dari pembendungan komunis oleh Amerika Serikat yang mencipkatan kondisi dimana jepang erada pada posisi keberuntungan sebagai penerima “boom ekonomi” akibat Perang korea (1950-1953).

Kemajuan, ekspansi ekonomi dan industri jepang ke luar negeri sejak tahun 1960-an, mendatangkan masalah tersendiri bagi amerrika yang diawarnai dengan friksi ekonomi antara AS-Jepang sejak akhir dasawarsa 1970 sampai dewasa ini. Friksi ekonomi tersebit tidak dapat dipisahkan dengan masalah pertanahan Jepang-AS yang dituangkan dalam perjanjian keamanan dan perdamaian Jepang-AS. Demikianlah, dunia masih tetap memperhatikan bagaimana usaha jepang dan amerika serikat dalam menyelesaikan masalah ekonomi tersebut.

About these ads

8 tanggapan

  1. Fuji

    Tulisan yang keren, pastinya yang nulis bukan sembarang orang. Aku juga penggemar sejarah Jepang. Ada tulisan tentang sistem pemilu dan sejarah pendidikan Jepang gak?
    mohon balaz ke emailku yah!

    Maret 5, 2009 pukul 3:26 pm

  2. Fuji

    fujiyama_hamazaki@yahoo.co.id

    Maret 5, 2009 pukul 3:27 pm

  3. Rijat

    terimakasih.. terimakasih.. terimakasih.. kanda!

    tilisan diatas ttng sejarah politik jepang yg singkat, jelas, padat n’ terperinci br2 sdh membantu aku banget, khususnya dlm menyelesaikan TA aku yg tertarik dengan sejarah jepang jg. “hubunga bilateral jgp-cina”

    Desember 14, 2009 pukul 12:52 pm

  4. Adam

    artikel dari mana neh.
    maen copy-paste aja.
    ktahuan bnget tauu………

    Mei 13, 2010 pukul 5:38 am

  5. good for chellenge’z..

    Juni 7, 2010 pukul 3:55 am

  6. BULAN

    lovely…sangat membantu

    Oktober 31, 2010 pukul 5:41 am

  7. DHarMa sEtYAwaN

    maaf mas adam..ini tugas kuliah dulu tentang politik jepang…dari Buku Sejarah Asia Timur Bagian 2 Jepang dan Korea

    Desember 4, 2010 pukul 1:18 am

  8. DHarMa sEtYAwaN

    silahkan kalo ini bisa membantu

    Desember 4, 2010 pukul 1:19 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.